Bengkulu, – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu sebesar 3,17%. Namun, Kota Bengkulu mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu 5,04%, dibandingkan sembilan kabupaten lain yang rata-rata memiliki tingkat pengangguran di bawah 3%. Data ini memperlihatkan tantangan serius bagi Kota Bengkulu dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.
Perbandingan ini juga menunjukkan efektivitas program pemerintah provinsi dalam menekan angka pengangguran di wilayah kabupaten. Kerja keras gubernur dan sinergi dengan kabupaten diakui berhasil menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Namun, di Kota Bengkulu, kinerja Walikota Helmi Hasan dipertanyakan, terutama dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Kurangnya sinergi antara Pemkot Bengkulu dan Pemprov menjadi salah satu faktor yang disorot.
Salah satu contoh adalah penolakan Pemkot Bengkulu terhadap gagasan kawasan UMKM di Pulau Baai oleh Pemprov. Pemkot lebih memilih mendukung kegiatan bongkar muat ketimbang pengembangan UMKM. Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru bagi warga kota.
Muhar Rozy, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), mengkritik kinerja Helmi Hasan selama dua periode sebagai walikota. Ia mempertanyakan pencapaian yang dapat dibanggakan, mengingat tingginya tingkat pengangguran di kota ini. Muhar juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyampaian pesan politik, dan meminta Helmi Hasan untuk lebih transparan dalam memaparkan hasil kerjanya.
“Jangan sampai data yang disampaikan menyesatkan masyarakat. Angka pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak warga yang tidak mendapatkan perhatian yang layak,” ujar Muhar Rozy. Ia berharap di masa mendatang, pemerintah kota lebih fokus dalam merumuskan strategi untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Iwan/rls)
